SUMEDANGKU – Sebanyak 4 orang saksi dicecar berbagai pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pengacara terdakwa pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi peningkatan ruas Jalan Keboncau -Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya tahun 2019 pada Dinas PUTR Kabupaten Sumedang di ruang sidang III Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu 29 Maret 2023 kemarin.
Keempat orang saksi yang dihadirkan JPU merupakan pegawai di lingkungan PUTR Kabupaten Sumedang.
Mereka, antara lain Andri Heryanto ST dan Gani Hailani Sukmajaya. Keduanya merupakan staf Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sumedang.
Sedangkan, Aceu Sridewi dan Ahmad Yusuf merupakan Pokja Panitia Pemilihan Barang dan Jasa (PPJB) Kabupaten Sumedang.
Mereka dihadirkan dengan kapasitas masing-masing pada pra pelaksanaan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Keboncau -Kudangwangi pada Dinas PUTR Kabupaten Sumedang tahun 2019.
Masing-masing saksi menjawab pertanyaan JPU yang diwakili, Anggiat Sautma SH sebagai Kepala Sub Seksi Penuntutan Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi, Kejari Sumedang.
Sidang mendengarkan keterangan para saksi, dipimpin Ketua Majelis Hakim Eman Sulaeman SH.,MH pada sidang lanjutan kasus korupsi tersebut yang dibuka pukul 09.15 WIB.
Terungkap dalam persidangan, pertanyaan JPU bersifat normatif dan penegasan kepada para saksi. Pertanyaannya, terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi, beberapa waktu lalu.
Pertanyaan yang disampaikan, berkaitan dengan munculnya KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dalam dokumen lelang.
Selain itu pula, JPU menanyakan pemberi kewenangan saksi dengan munculnya dokumen tersebut.
Kedua saksi yaitu Andri Heryanto dan Gani Hailani Sukmajaya yang merupakan bawahan Terdakwa Hari Bagja, menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan dokumen pemenang lelang atau pun penunjukan langsung.
Mereka menyebutkan, apa yang dilakukan semuanya sesuai perintah Hari Bagja.
Saat ditanya adanya paksaan pemenang lelang pekerjaan, para saksi menegaskan tidak pernah ada perintah dari Hari Bagja memenangkan salah satu perusahaan pun.
“Semuanya berjalan biasa saja. Tidak ada paksaan Pak Hari yang mengarahkan pada salah satu perusahaan,” ujar Andri.
Adapun HPS yang diberikan Hari Bagja, merupakan file contoh tahun sebelumnya yang diterima Andri sebagai acuan satuan pekerjaan untuk perencana.
“Kalau HPS itu dasarnya dari Peraturan Bupati, sehingga tidak mungkin ditambah. Dan, semua orang dapat mengunduhnya ” ujar Andri.
Giliran Penasehat Hukum terdakwa Deni Rifdriana, mantan Kabid Bina Marga Kabupaten Sumedang, Leonardo Sitepu, SH. melalui Rizal menanyakan kepada para saksi, Ikhwal rangkaian tugas dan tanggung jawab masing-masing saksi.
Andri Heryanto, saat itu dicecar dengan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kewenangannya dalam hal Akun, KAK dan HPS.
Andri menjawab Akun terdakwa Hari Bagja yang digunakan olehnya sudah atas persetujuan dan perintah Hari Bagja.
Saat kedua saksi yang merupakan Seksi Perencanaan PUPR ditanya perihal pemberian uang dari Hari Bagja, keduanya menyatakan pernah diberi beberapa kali kisarannya sebesar Rp 500 ribuan.
Kedua saksi kembali diberi pertanyaan oleh Leonardo Sitepu SH., berkaitan dengan sejumlah uang yang diperuntukkan penggandaan dokumen.
“Uang itu memang diberikan untuk penggandaan dokumen, membeli kertas, penjilidan dan operasional, ” ujar Gani
Gani menegaskan, selama mengerjakan tugas di lingkungan PUPR Sumedang tidak pernah ada yang mengintimidasi dirinya dari atasan perihal penunjukan pemenang lelang.
Tak Ada Ketua Pokja
Tiba giliran kedua saksi dari Pokja yaitu. Aceu Sridewi dan Ahmad Yusuf mendapatkan pertanyaan dari penasehat hukum para terdakwa.
Leonardo Sitepu SH., melalui Rizal menanyakan perihal latar belakang pemilihan kedua saksi ditunjuk sebagai Pokja pada pekerjaan peningkatan jalan Keboncau -Kudangwangi 2019.
Aceu Sridewi mengaku bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya itu, semua berlaku normatif saja.
